Di bagian depan mobil, ada tulisan Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan. Kedua sisi mobil itu dindingnya terbuka. Di sana ada rak panjang dan diatasnya berderet sejumlah laptop. Di depan tiap laptop, diletakkan kursi.
Anak-anak TK Bina Nusantara yang menunggu jemputan itu berebut menduduki kursi. Mereka kemudian tampak asyik memainkan game yang diinstal di laptop. Kebetulan sekolah mereka berada di lingkungan SMKN 2.
Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan atau MPLIK ini merupakan bantuan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI dan dipinjamkan kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Provinsi Kalimantan Selatan sejak tahun 2012.
Pengadaan mobil ini tujuan utamanya melayani masyarakat umum yang berada di daerah-daerah kecamatan yang belum terjangkau oleh fasilitas internet. Tapi kalau melihat MPLIK yang parkir di halaman SMKN 2 Banjarmasin yang berada di pusat kota, tentu tidak sesuai dengan tujuan itu.
Apalagi, menurut pengelola, selama setahun ini mobil itu lebih banyak diam daripada bergerak. MPLIK yang dipinjamkan ke Dishubkominfo Kalsel diserahkan pengelolaannya ke komunitas Relawan TIK Kalsel.
Komunitas ini bergiat di upaya pemasyarakatan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk internet sehat. Sekretaris Relawan TIK Ari Rahman mengatakan, mobil hanya sesekali dipakai untuk kegiatan sosialisasi internet sehat. “Masalah anggaran, jadi stand by saja di SMKN 2. Kami sih ingin ke pelosok-pelosok,” tuturnya.
Tenaga operator tidak digaji dan memanfaatkan para siswa yang magang. Sedangkan beban listrik ditanggung sekolah. “Kita tidak mau hanya karena masalah anggaran, mobil dikembalikan. Sayang, mobilnya canggih, lebih baik dimanfaatkan,” imbuhnya.
Tapi akhirnya yang memanfaatkan fasilitas mobil itu kebanyakan orang-orang di lingkungan sekolah saja. Selain Dishubkominfo Kalsel, Kemenkominfo RI juga mengalokasikan lima unit MPLIK untuk Kota Banjarmasin. Tapi sejak beberapa bulan lalu, kelima mobil tidak tampak lagi berkeliaran. Usut punya usut, ternyata Dishubkominfo Kota Banjarmasin telah mengembalikan semua mobil tersebut ke vendor.
“Kami melihat mobil itu tidak banyak dibutuhkan oleh warga Kota Banjarmasin. Mengingat di sini hampir semua masyarakat sudah bisa mengakses internet,” ujar Kepala Dishubkominfo Kota Banjarmasin M Kasman.
Ini hasil evaluasi hampir setahun mobil beroperasi. Sejak ujicoba bulan Januari 2012, dan mulai diserahterimakan secara resmi dan dioperasikan pada 6 Februari 2012. Kendala lain soal anggaran yang minim dari pemerintah pusat untuk operasional mobil.
“Mobil baru bisa dihibahkan setelah empat tahun. Selama masih milik pemerintah pusat, maka menurut BPK (Badan Pemeriksa Keuangan, Red) pemerintah pusat yang bertanggung jawab untuk operasionalnya,” sambungnya.
Ditambahkan Kasi Data Elektronik Amin Hidayatullah, sebenarnya di awal Kota Banjarmasin tidak masuk dalam penjatahan MPLIK. Bersama beberapa kota besar lain, dianggap akses internet sudah menjangkau seluruh masyarakatnya.
“Tapi inisiatif pemprov untuk dimasukan untuk pemerataan,” tambahnya.
Dalam perjalanannya, ada beberapa kondisi yang menyebabkan mobil tidak bisa berfungsi maksimal. Mulai dari bandwith yang kecil sehingga koneksi internet sangat lelet, hanya 256 kbps dan harus dibagi enam komputer.
Lalu, Kemenkominfo hanya menanggung biaya operasional empat jam perhari selama 48 bulan melalui vendor. Termasuk dalam biaya operasional adalah bahan bakar minyak (BBM), sewa mobil, sewa komputer, sewa bandwith, dan upah operator. BBM pun dibatasi hanya Rp 150 ribu perbulan untuk lima mobil.
“Mau menarik biaya dari masyarakat, buka Facebook saja lambat sekali. Orang lebih milih ke warnet,” tukasnya.
Kemudian, setelah setahun mobil ada yang mengalami kerusakan dan memerlukan pemeliharaan. Tapi menurutnya pihak vendor yang bertanggung jawab memelihara mobil lambat dalam merespons. Perbaikan pun menunggu hingga berbulan-bulan. Sedangkan pemko tidak diperkenankan mengeluarkan pendanaan.
“Akhirnya kita diskusikan, kalau biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, lebih baik dikembalikan saja,” imbuhnya.
Kebetulan, ada daerah lain di Kalsel yang meminta tambahan MPLIK dan dinilai lebih membutuhkan. Hingga Pemko Banjarmasin memutuskan mengembalikan kelima unit MPLIK untuk direlokasi ke daerah lain tersebut.
Lagipula, ia melanjutkan, pemanfaatan MPLIK oleh masyarakat di Banjarmasin tidak sesuai tujuan utama. Soalnya para pengguna lebih banyak memanfaatkan untuk hiburan, misalnya mengakses jejaring sosial seperti Facebook.
“Harusnya kan untuk mencari informasi, mendukung e-commerce untuk UKM, dan sejenisnya,” ucapnya. Bahkan, ada pula yang menyalahgunakan untuk mengakses konten pornografi. Misalnya, seperti penuturan Ketua RT 30 Kelurahan Sungai Andai Bambang Santoso, yang pernah memergoki beberapa remaja nonton bareng film biru di MPLIK yang mangkal di depan komplek.
“Sekitar seminggu saya intai, sekitar jam sepuluh atau sebelas malam, kok banyak anak-anak remaja ngumpul? Ya saya tegur, kan harusnya mobil itu untuk pendidikan. Setelah itu sih tidak ada lagi,” kisahnya.
Padahal, MPLIK sudah dilengkapi aplikasi internet sehat yang memblok akses ke situs-situs negatif, baik yang berbau SARA maupun pornografi. Hal itu diamini Sekretaris Relawan TIK Ari Rahman.
“Tapi mungkin ada saja yang bisa mengakali aplikasi itu, sehingga bisa disalahgunakan,” katanya.
Penyediaan MPLIK di wilayah Kalsel dilaksanakan oleh PT Aplikanusa Lintas Arta selaku penyedia jasa sekaligus penanggung jawab operasional MPLIK. Perwakilan PT Aplikanusa Lintas Arta di Banjarmasin, Andi, yang dihubungi lewat telepon selularnya mengatakan, tak bisa memberi keterangan saat diminta konfirmasi soal kendala-kendala operasional MPLIK di Banjarmasin.
Ia sempat meminta waktu untuk berkoordinasi dengan manajemen perusahaan di kantor pusat di Jakarta. Tak lama, ia menghubungi balik dan menyampaikan bahwa keterangan hanya bisa diberikan oleh kantor pusat. Ia meminta Radar Banjarmasin menyampaikan pertanyaan resmi melalui email untuk diteruskan ke kantor pusat.
“Di daerah lain kan banyak masalah ya MPLIK ini, walaupun vendornya bukan kami. Banyak informasi yang simpang siur, jadi perusahaan ingin informasi satu pintu saja. Kalau di Kalsel sih MPLIK relatif tidak banyak masalah,” urainya.
Total alokasi MPLIK untuk Kalsel dari Kemenkominfo pada tahun 2012 sebanyak 84 mobil. Awalnya, pembagian perkota dan kabupaten ditentukan oleh kementerian. Tapi Dishubkominfo Kalsel melobi agar pembagian dilakukan sendiri oleh pemerintah provinsi agar tepat sasaran.
Kasi Aplikasi Telematika Dishubkominfo Kalsel Bachroem Aji membeberkan, pembagian dilakukan dengan asumsi satu mobil melayani 2-3 kecamatan. Khusus untuk Banjarmasin, menurutnya alokasi sebanyak lima unit MPLIK itu dari pusat.
“Kita hanya usul untuk kabupaten. Misalnya, Kabupaten Banjar, tadinya 15 unit dikurangi jadi tujuh,” ujarnya.
Setelah setahun, beberapa daerah ada yang mengembalikan mobil tersebut ke vendor. Dari data vendor yang disampaikan ke Dishubkominfo, Banjarmasin yang mengembalikan seluruh mobil yang berjumlah lima unit. Sedangkan Banjarbaru, dari lima unit dikembalikan dua unit. Kemudian, Tanah Bumbu mengembalikan satu unit dari alokasi tujuh unit, dan Barito Kuala mengembalikan tiga unit dari tujuh unit. “Setelah setahun dievaluasi, mungkin pelayanan tidak maksimal,” katanya.
Tapi soal kendala anggaran, seperti yang dialami di Banjarmasin, ia tidak tahu karena urusannya antara pemerintah daerah setempat dengan vendor.
Untuk mobil yang dikembalikan, selanjutnya direlokasi ke daerah lain yang lebih memerlukan, kebanyakan dikirim ke Kotabaru. Di sana, menurut Bachroem, pengelolaan MPLIK lebih banyak diserahkan ke masyarakat.
“Apakah mobilnya benar-benar jalan, kami tidak tahu, tidak ada anggaran untuk monitoring,” sambungnya.
Disinggung MPLIK Dishubkominfo Provinsi Kalsel yang hanya terparkir di halaman SMKN 2 Banjarmasin, ia mengatakan bahwa fungsi mobil itu sebenarnya memang lebih untuk back up saja, misalnya dalam kegiatan-kegiatan sosialisasi.
“Soalnya kalau dipakai operasional hari-hari, kami tidak punya tenaganya. Makanya dimanfaatkan Relawan TIK,” ucapnya.
Untuk anggaran, menurutnya tidak ada masalah karena ditanggung vendor. Tapi selama ini pihaknya belum pernah meminta, misalnya untuk BBM, lebih mengandalkan pihak yang mengundang untuk melakukan sosialisasi.
Sementara itu, selain MPLIK, Kalsel juga mendapat jatah satu unit Boat Community Access Point (BCAP) atau kapal internet. Kapal canggih untuk membawa akses internet ke daerah pesisir ini merupakan satu-satunya di Indonesia, dilengkapi satelit dan 10 unit komputer. Operasionalnya didanai pemprov, meski proses hibah masih belum selesai. Sayangnya, mesin genset buatan Cina yang dipakai bermasalah dan hanya mampu bertahan tiga jam.
“Kalau jalan harus bawa genset cadangan, genset di mobil yang kita bawa. Operasionalnya setengah bulan sekali, tiap jalan biasanya antara empat sampai lima hari,” tuturnya. (naz). (Radar Banjar, 21.9)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar